Masalah Divestasi

Sulitnya negara (baca: pemerintah) untuk melakukan proses paksa divestasi kepemilikan saham perusahaan pertambangan, merupakan sebuah potret dari pengkhianatan amanat konstitusi negeri ini. divestasi KPC dan beragam perusahaan tambang lainnya, cenderung dibiarkan oleh perusahaan hingga kemudian bertarung di ranah pengadilan arbitrase internasional. padahal, divestasi merupakan sebuah keharusan.

Kelemahan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, menjadi celah bagi perusahaan pertambangan untuk berkelit. dan kecenderungan ini yang kemudian dimanfaatkan untuk memberi ruang korupsi dan kolusi. kompensasi dipandang sebagai jalan tengah, agar divestasi tak jadi dilakukan.

Divestasi tak semata berbincang tentang uang yang akan mengalir dari kepemilikan saham. namun juga, kebijakan perusahaan tak bisa lagi lepas dari kendali negara, dalam hal ini diwakilkan kepada aparat pelayan publik (pemerintah). ini ketakutan utama dari perusahaan-perusahaan tambang. saat negara memegang kontrol, maka aliran hilangnya aset-aset kekayaan alam negeri ini akan semakin terlihat.

pilihan sederhana bagi pemerintah provinsi ataupun kabupaten yang wilayahnya terdapat perusahaan pertambangan, adalah untuk segera memeriksa kontrak karya yang ditandatangani oleh pemerintah pusat. bila tidak memberikan, maka sebagai pemegang hak wilayah, berhak untuk menghentikan operasional perusahaan. selanjutnya, lakukan pengelolaan yang lebih berkeadilan bagi daerah. jangan selalu dininabobokan di hotel berbintang ataupun sekedar berjalan-jalan dan belanja di luar negeri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: